KESATUAN INDONESIA DAN KARAKTERISTIK DAERAH

Berkaitan
dengan pemerintah daerah ada beberapa konsep yang perlu kita ketahui
diantaranya:

1)       
Pemerintah
Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang  kekuasaan 
pemerintahan  negara  Republik Indonesia  yang 
dibantu  oleh  Wakil 
Presiden dan  menteri
sebagaimana  dimaksud  dalam 
Undang-Undang  Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. 
2)       
Pemerintahan  Daerah 
adalah  penyelenggaraan  urusan pemerintahan  oleh 
pemerintah  daerah  dan 
dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan  dengan 
prinsip  otonomi  seluas-luasnya  dalam sistem 
dan  prinsip  Negara 
Kesatuan  Republik  Indonesia sebagaimana  dimaksud 
dalam  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3)       
Pemerintah  Daerah 
adalah  kepala  daerah 
sebagai  unsur penyelenggara  Pemerintahan 
Daerah  yang  memimpin pelaksanaan  urusan 
pemerintahan  yang  menjadi kewenangan daerah otonom
4)       
Dewan  Perwakilan 
Rakyat  Daerah  yang 
selanjutnya disingkat  DPRD  adalah lembaga  perwakilan 
rakyat  daerah yang  berkedudukan 
sebagai  unsur  penyelenggara Pemerintahan Daerah. Di daerah
ada 2 jenis DPRD yakni DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD provinsi. DPRD
kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang: 
a)  membentuk  Perda 
Kabupaten/Kota  bersama bupati/wali
kota;  b) 
membahas  dan  memberikan 
persetujuan  rancangan Perda  mengenai 
APBD  kabupaten/kota  yang 
diajukan oleh bupati/wali kota;  c)  melaksanakan 
pengawasan  terhadap  pelaksanaan Perda dan APBD
kabupaten/kota;  d)  memilih bupati/wali kota;  e) 
mengusulkan  pengangkatan  dan 
pemberhentian bupati/wali 
kota  kepada  Menteri 
melalui gubernur sebagai  wakil
Pemerintah Pusat  untuk  mendapatkan pengesahan pengangkatan dan
pemberhentian. f)  memberikan  pendapat 
dan  pertimbangan  kepada Pemerintah  Daerah 
kabupaten/kota  terhadap  rencana perjanjian international di Daerah; g)  memberikan persetujuan terhadap rencana kerja
sama internasional  yang  dilakukan 
oleh  Pemerintah  Daerah kabupaten/kota;  h) meminta 
laporan  keterangan  pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
5)       
Sedangkan
DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang: 
a)  membentuk Perda Provinsi
bersama gubernur;  b)  membahas 
dan  memberikan  persetujuan 
Rancangan; Perda  Provinsi  tentang 
APBD  Provinsi  yang 
diajukan oleh gubernur;  c)  melaksanakan 
pengawasan  terhadap  pelaksanaan Perda Provinsi dan APBD
provinsi;  d)  memilih gubernur; e)  mengusulkan 
pengangkatan  dan  pemberhentian gubernur  kepada 
Presiden  melalui  Menteri 
untuk mendapatkan  pengesahan  pengangkatan 
dan pemberhentian;  f)  memberikan 
pendapat  dan  pertimbangan 
kepada Pemerintah  Daerah  provinsi 
terhadap  rencana perjanjian
internasional di Daerah provinsi;  g)  memberikan persetujuan terhadap rencana kerja
sama internasional  yang  dilakukan 
oleh  Pemerintah  Daerah provinsi;  h)  meminta 
laporan  keterangan  pertanggungjawaban gubernur  dalam 
penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah
provinsi;  i)  memberikan persetujuan terhadap rencana kerja
sama dengan  Daerah  lain 
atau  dengan  pihak 
ketiga  yang membebani masyarakat
dan Daerah provinsi; dan  j)  melaksanakan 
tugas  dan  wewenang 
lain  yang  diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.
6)       
Urusan  Pemerintahan 
adalah  kekuasaan  pemerintahan yang  menjadi 
kewenangan  Presiden  yang 
pelaksanaannya dilakukan  oleh  kementerian 
negara  dan  penyelenggara Pemerintahan  Daerah 
untuk  melindungi,  melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan
masyarakat. 
7)       
Otonomi  Daerah 
adalah  hak,  wewenang, 
dan  kewajiban daerah  otonom 
untuk  mengatur  dan 
mengurus  sendiri Urusan  Pemerintahan 
dan  kepentingan  masyarakat setempat  dalam 
sistem  Negara  Kesatuan 
Republik Indonesia. 
8)       
Asas  Otonomi 
adalah  prinsip  dasar 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. 
9)       
Desentralisasi  adalah 
penyerahan  Urusan  Pemerintahan oleh  Pemerintah 
Pusat  kepada  daerah 
otonom  berdasarkan Asas Otonomi. 
10)    Dekonsentrasi  adalah 
pelimpahan  sebagian  Urusan Pemerintahan  yang 
menjadi  kewenangan  Pemerintah 
Pusat kepada  gubernur  sebagai 
wakil  Pemerintah  Pusat, 
kepada instansi  vertikal    di 
wilayah  tertentu,  dan/atau 
kepada gubernur dan  bupati/wali
kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. 
11)    Instansi  Vertikal 
adalah  perangkat  kementerian 
dan/atau lembaga  pemerintah  nonkementerian  yang 
mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah
otonom  dalam  wilayah 
tertentu  dalam  rangka Dekonsentrasi. 
12)    Tugas  Pembantuan 
adalah  penugasan  dari 
Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian
Urusan  Pemerintahan  yang 
menjadi  kewenangan Pemerintah  Pusat 
atau  dari    Pemerintah 
Daerah  provinsi kepada  Daerah 
kabupaten/kota  untuk  melaksanakan sebagian  Urusan 
Pemerintahan  yang  menjadi 
kewenangan Daerah provinsi.
13)    Daerah  Otonom 
yang  selanjutnya  disebut 
Daerah  adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas-batas wilayah 
yang  berwenang  mengatur 
dan  mengurus  Urusan Pemerintahan  dan 
kepentingan  masyarakat  setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14)    Wilayah  Administratif 
adalah  wilayah  kerja 
perangkat Pemerintah  Pusat  termasuk 
gubernur  sebagai  wakil Pemerintah  Pusat 
untuk  menyelenggarakan  Urusan Pemerintahan  yang 
menjadi  kewenangan  Pemerintah 
Pusat di Daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati/wali kota
dalam  melaksanakan  urusan 
pemerintahan  umum  di Daerah.
15)    Urusan  Pemerintahan 
Wajib  adalah  Urusan 
Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
16)    Urusan Pemerintahan
Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang 
wajib  diselenggarakan  oleh 
Daerah  sesuai  dengan potensi yang dimiliki Daerah.
17)    Pelayanan Dasar
adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. 
18)    Standar  Pelayanan 
Minimal  adalah  ketentuan 
mengenai jenis  dan  mutu 
Pelayanan  Dasar  yang 
merupakan  Urusan
Pemerintahan  Wajib  yang 
berhak  diperoleh  setiap 
warga negara secara minimal.
19)    Forum  Koordinasi 
Pimpinan  di  Daerah 
yang  selanjutnya disebut  Forkopimda 
adalah  forum  yang 
digunakan  untuk membahas  penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
20)    Daerah  Provinsi 
yang  Berciri  Kepulauan 
adalah  Daerah provinsi yang
memiliki karakteristik secara geografis dengan wilayah  lautan 
lebih  luas  dari 
daratan  yang  di 
dalamnya terdapat 
pulau-pulau  yang  membentuk 
gugusan  pulau sehingga  menjadi 
satu  kesatuan  geografis 
dan  sosial budaya.
21)    Pembentukan Daerah
adalah penetapan status Daerah pada wilayah tertentu. 
22)    Daerah  Persiapan 
adalah  bagian  dari 
satu  atau  lebih Daerah yang bersanding yang
dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Daerah baru.
23)    Cakupan  Wilayah 
adalah  Daerah  kabupaten/kota  yang akan 
menjadi  Cakupan  Wilayah 
Daerah  provinsi  atau kecamatan  yang 
akan  menjadi  Cakupan 
Wilayah  Daerah kabupaten/kota.
24)    Perangkat  Daerah 
adalah  unsur  pembantu 
kepala  daerah dan  DPRD 
dalam  penyelenggaraan  Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
25)    Kecamatan  atau 
yang  disebut  dengan 
nama  lain  adalah bagian 
wilayah  dari  Daerah 
kabupaten/kota  yang  dipimpin oleh camat.
26)    Peraturan Daerah yang
selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan  nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda
Kabupaten/Kota.
27)    Peraturan Kepala
Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan
bupati/wali kota. 
28)    Rencana  Pembangunan 
Jangka  Panjang  Daerah 
yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk
periode 20 (dua puluh) tahun.
29)    Rencana  Pembangunan 
Jangka  Menengah  Daerah 
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun.
30)    Rencana  Pembangunan 
Tahunan  Daerah  yang 
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat  RKPD  adalah 
dokumen  perencanaan  Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
31)    Hubungan  Keuangan 
antara  Pemerintah  Pusat 
dan  Daerah adalah  suatu 
sistem  pembagian  keuangan 
yang  adil, proporsional,  demokratis, 
transparan,  dan  bertanggung jawab.
32)    Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat 
APBN  adalah  rencana 
keuangan  tahunan Pemerintah Pusat
yang ditetapkan dengan undang-undang. 
33)    Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD  adalah  rencana 
keuangan  tahunan  Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 
34)    Kebijakan  Umum 
APBD  yang  selanjutnya 
disingkat  KUA adalah  dokumen 
yang  memuat  kebijakan 
bidang pendapatan,  belanja,  dan 
pembiayaan  serta  asumsi 
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
35)    Prioritas  dan 
Plafon  Anggaran  Sementara 
yang  selanjutnya disingkat PPAS
adalah program prioritas dan patokan batas maksimal  anggaran 
yang  diberikan  kepada 
Perangkat Daerah  untuk  setiap 
program  sebagai  acuan 
dalam penyusunan  rencana  kerja 
dan  anggaran  satuan 
kerja Perangkat Daerah.
36)    Pendapatan  Daerah 
adalah  semua  hak Daerah 
yang  diakui sebagai  penambah 
nilai  kekayaan  bersih 
dalam  periode tahun anggaran yang
bersangkutan.
37)    Belanja  Daerah 
adalah  semua  kewajiban 
Daerah  yang diakui  sebagai 
pengurang  nilai  kekayaan 
bersih  dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan.
38)    Pembiayaan  adalah 
setiap  penerimaan  yang 
perlu  dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik 
pada  tahun  anggaran 
yang  bersangkutan  maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya. 
39)    Pinjaman  Daerah 
adalah  semua  transaksi 
yang mengakibatkan  Daerah  menerima 
sejumlah  uang  atau menerima 
manfaat  yang  bernilai 
uang  dari  pihak 
lain sehingga  Daerah  tersebut 
dibebani  kewajiban  untuk membayar kembali.
40)    Barang Milik Daerah
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh 
atas  beban  APBD 
atau  berasal  dari 
perolehan lainnya yang sah.
41)    Badan  Usaha 
Milik  Daerah  yang 
selanjutnya  disingkat BUMD  adalah 
badan  usaha  yang 
seluruh  atau  sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
42)    Partisipasi  Masyarakat 
adalah  peran  serta 
warga masyarakat  untuk  menyalurkan 
aspirasi,  pemikiran,  dan kepentingannya  dalam 
penyelenggaraan  Pemerintahan
Daerah.
43)    Kawasan  Khusus 
adalah  bagian  wilayah 
dalam  Daerah provinsi dan/atau
Daerah kabupaten/kota yang ditetapkan oleh 
Pemerintah  Pusat  untuk 
menyelenggarakan  fungsi
pemerintahan  yang  bersifat 
khusus  bagi  kepentingan nasional  yang 
diatur  dalam  ketentuan 
peraturan perundang-undangan.
44)    Desa adalah desa dan
desa adat atau  yang disebut dengan
nama  lain,  selanjutnya 
disebut  Desa,  adalah 
kesatuan masyarakat  hukum  yang 
memiliki  batas  wilayah 
yang berwenang  untuk  mengatur 
dan  mengurus  Urusan Pemerintahan,  kepentingan 
masyarakat  setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak  tradisional 
yang  diakui  dan 
dihormati  dalam  sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
45)    Menteri  adalah 
menteri  yang  menyelenggarakan  urusan pemerintahan dalam negeri.
46)    Kementerian  adalah 
kementerian  yang  menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam
negeri.
47)    Aparat  Pengawas 
Internal  Pemerintah adalah  inspektorat jenderal kementerian, unit
pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, 
inspektorat  provinsi,  dan 
inspektorat kabupaten/kota.
48)    Dana  Alokasi 
Umum  yang  selanjutnya 
disingkat  DAU adalah  dana 
yang  bersumber  dari 
pendapatan  APBN  yang dialokasikan  dengan 
tujuan  pemerataan  kemampuan keuangan  antar-Daerah 
untuk  mendanai  kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan
Desentralisasi.
49)    Dana  Alokasi 
Khusus  yang  selanjutnya 
disingkat  DAK adalah  dana 
yang  bersumber  dari 
pendapatan  APBN  yang dialokasikan  kepada 
Daerah  tertentu  dengan 
tujuan  untuk membantu  mendanai 
kegiatan  khusus  yang 
merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
READ ALSO :   KETERAMPILAN ABAD 21 - PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

50)    Dana  Bagi 
Hasil  yang  selanjutnya 
disingkat  DBH  adalah dana yang bersumber dari pendapatan
tertentu APBN yang dialokasikan 
kepada  Daerah  penghasil 
berdasarkan  angka persentase  tertentu 
dengan  tujuan  mengurangi ketimpangan  kemampuan 
keuangan  antara  Pemerintah Pusat dan Daerah.

2.
Karakteristik Daerah Tempat Tinggalnya Sebagai Bagian Utuh Dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia

Apakah Kamu ingin tahu karakteristik
daerah tempat tinggalmu. Berikut admin berikan link karakteristik masing-masing
propinsi di Indonesia.
Lebih spesifik Kamu bisa
mencari karakteristik daerah kabupaten tempat tinggalmu dengan cara masukan
alamat website https://id.wikipedia.org/wiki/NamaDaerah,
dengan terlebih dahulu mengganti Nama Daearah dengan nama kabupaten yang akan
kamu cari seperti contoh berikut https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pandeglang.
Semoga berhasil.

B.  Peran Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia

1  Peran Daerah dalam Perjuangan Kemerdekaan

Kondisi kemiskinan,
penderitaan dan keterbelakangan bangsa Indonesia akibat penjajahan telah
mendorong dan melahirkan putra-putri daerah dari Sabang sampai Merauke untuk
memperjuangkan dan mengembalikan kemerdekaan melalui pemberontakan terhadap
pemerintah kolonial. Untuk mengabadikan semangat perjuangan putra-putri bangsa,
pemerintah telah menetapkan para pejuang sebagai pahlawan bangsa seperti Sultan
Iskandar Muda, Tjut Nyak Dien (Aceh), Si Singa Mangaraja (Batak- Sumatra
Utara), Imam Bonjol (Minangkabau-Sumatra Barat), Sultan Ageng Tirtayasa
(Banten), Sultan Agung (Jawa Tengah), Untung Suropati (Jawa Timur), Jalantik
(Bali), Anak Agung Gede (lombok), Pangeran Antasari (Kalimantan), Sultan
Hasanudin (Makasar Sulawesi Selatan), Pattimura (Ambon- Maluku) dan sebagainya.


Perjuangan dan pemberontakan
putra-putri daerah untuk mengusir penjajah di atas mengalami kegagalan, namun
semangatnya tidak pernah padam seperti maksud peribahasa “Patah tumbuh hilang
berganti ; Mati satu tumbuh seribu
.
Ditilik dari sisi ketahanan nasional, kegagalan perjuangan tersebut disebabkan
oleh kombinasi dari faktor-faktor berikut :
1.  
Pemerintah kolonial menerapkan politik
pemecah-belahan terhadap rakyat (devide et impera)
2.  
Perjuangan dan pemberontakan bersifat
kedaerahan atau lokal sehingga mudah dipatahkan oleh pemerintah kolonial
3.  
Para pejuang kalah dalam sistem persenjataan
baik sistem senjata tehnologi/fisik (SISTEK) maupun sistem senjata
sosial/psikologi (SISSOS).
4.   Pemerintah
kolonial melakukan tipu muslihat (politicking ; politik curang) melalui
janji-janji perundingan tetapi justru digunakan untuk menjerat dan menangkap
para pejuang


Kegagalan perjuangan
putra-putri daerah tersebut telah mengilhami adanya pemikiran baru dalam
memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui jalur nonfisik yang dipelopori
oleh Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Ide dasar Budi Utomo adalah memajukan
bangsa dan menumbuhkan semangat nasionalisme melalui jalur pendidikan sehingga
bangsa Indonesia mampu mengurus negara yang merdeka dengan kekuatan sendiri.
Gagasan Budi Utomo selanjutnya menggugah dan mendorong lahirnya berbagai
organisasi politik seperti Sarikat Islam, NU, Muhammadiyah, PNI, Parkindo dan
sebagainya. Perjuangan baru/nonfisik yang dirintis Budi Utomo tersebut
selanjutnya dikenang dan diabadikan sebagai Angkatan 08 Atau Angkatan Perintis,
yang setiap tahun diperingati sebagai hari Kebangkitan Nasional.


Berdirinya organisasi sosial
politik pasca Budi Utomo meskipun azasnya berbeda-beda, namun seluruhnya
memiliki tujuan dan tekad yang sama yaitu mencapai kemerdekaan Indonesia.
Perwujudan rasa persatuan dan kesatuan sebangsa setanah air mencapai puncaknya pada
Kongres Pemuda yang menghasilkan Ikrar Pemuda atau Sumpah Pemuda pada tanggal
28 Oktober 1928. Kongres Pemuda yang merupakan upaya mempersatukan pemuda dari
berbagai daerah menghasilkan keputusan penting bagi kelanjutan perjuangan dan
berdirinya NKRI sebagaimana yang dinikmati bangsa Indonesia sekarang ini.
Keputusan dikenal dengan Sumpah Pemuda yang berisi pernyataan : Kami
Putra-Putri Indonesia, mengaku :
1.  
Bertumpah darah yang satu tanah (air)
Indonesia
2.  
Berbangsa satu bangsa Indonesia
3.   Menjunjung
bahasa persatuan bahasa Indonesia
Pada saat itu pula, untuk
pertama kali dikumandangkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R.
Supratman, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Lagu Kebangsaan Indonesia


Kongres Pemuda 28/10/’28
dalam hukum dan ketata negaraan Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting
dan sebagai tonggak perjuangan strategis dalam mewujudkan Integrasi Nasional sehingga
Sumpah Pemuda memiliki kekuatan yang mengikat bagi segenap komponen bangsa
untuk mempertahankan dan mengamankannya selama mungkin. Jika dicermati secara
teliti dan hati-hati, maka inti Kongres Pemuda adalah tuntutan Indonesia
merdeka, berparlemen dan berpemrintahan sendiri. Untuk mengenang sumpah pemuda
tersebut maka tonggak sejarah tersebut dinamakan Angkatan Penegas Atau Angkatan
28.


Kedatangan Jepang pada tahun
1942, yang pada awalnya dianggap sebagai saudara tua dan juru selamat, ternyata
yang terjadi justru sebaliknya. Pemerintah dan tentara Jepang bertindak kejam,
bengis dan keji terhadap rakyat Indonesia. Sekali lagi bangsa Indonesia
dimatangkan oleh sejarah, di mana penjajahan selalu menyebabkan kehidupan
bangsa menjadi tertindas, menderita, sengsara, miskin, melarat, terbelakang dan
dinistakan. Belajar dari pengalaman dijajah Belanda dan Jepang tersebut maka
semangat dan tekad bangsa Indonesia semakin mengkristal sehingga pemberontakan
terjadi di berbagai daerah, seperti pemberontakan PETA di Tasikmalaya dan
Blitar. Kedatangan Jepang semakin memantapkan nasionalitas dan nasionalisme
bangsa, serta perjuangan fisik dan nonfisik untuk menyiapkan berbagai perangkat
menuju Indonesia merdeka. Dengan berakhirnya perang dunia II, Jepang mengalami
kekalahan besar  dan takluk kepada sekutu
sehingga Indonesia mengalami kevakuman pemerintahan. Kondisi ini segera
dimanfaatkan oleh Ir Soekarno (Bung Karno) dan Drs. Muhammad Hatta (Bung
Hatta), untuk memproklamasikan kenerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.


READ ALSO :   PERMENAKER NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH BENTUK SUBSIDI UPAH GAJI BAGI PEKERJA

TUGAS
PROYEK!

BERZIARAHLAH
KE MAKAM PAHLAWAN YANG ADA DI DAERAH KAMU? KEMUDIAN BUAT SEJARAH SINGKAT SALAH
SATU PAHLAWAN DAERAH YANG ADA DI DAERAHMU

Tinggalkan komentar