AGUSTUS 2022 VERSI DRAFT DRAFT SYSDIKNAS REPUBLIK INDONESIA MENCAPAI POLEMI PENGHAPUS TUJUAN PROFESIONAL GURU

RUU Sistem Pendidikan Nasional Versi Agustus 2022 yang Menimbulkan Polemik Penghapusan Tunjangan Profesi Guru

Tunjangan Profesi Guru (TPG) dalam RUU Sistem Pendidikan Nasional versi Agustus 2022 berpotensi untuk dihilangkan. Hal ini terlihat dari hilangnya pasal terkait Tunjangan Profesi Guru. Bahkan ada Pasal 145 Naskah (Draf) RUU Sistem Pendidikan Nasional versi Agustus 2022 yang semakin melegitimasi hilangnya Tunjangan Profesi Guru (TPG).

Pasal 145 RUU Sistem Pendidikan Nasional Versi Agustus 2022 menyatakan (1) Setiap guru dan dosen yang telah menerima tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan/atau tunjangan kehormatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebelum Undang-undang ini diundangkan, tetap mendapat tunjangan sepanjang masih memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Setiap guru dan dosen selain guru dan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima jumlah penghasilan/upah paling sedikit sama dengan penghasilan/remunerasi yang diterima pada saat Undang-Undang ini diundangkan sepanjang masih memenuhi persyaratan dalam undang-undang ini. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika RUU Sistem Pendidikan Nasional versi Agustus 2022 menjadi undang-undang, dengan menafsirkan pasal 145, yang berhak atas tunjangan profesi guru hanyalah mereka yang telah menerima TPG sebelum undang-undang ini diundangkan.

Memang benar RUU Sistem Pendidikan Nasional versi Agustus 2022 juga menetapkan bahwa guru yang sudah mengajar tetapi belum memiliki sertifikat pendidik akan langsung mendapatkan penghasilan yang layak. Guru ASN yang pernah mengajar tetapi tidak memiliki sertifikat pendidik akan mendapatkan penghasilan yang layak sesuai UU ASN. Namun, semua itu dalam bentuk pasal karet yang pelaksanaannya tidak jelas. Hal ini berbeda dengan UU Guru dan Dosen yang secara tegas menyatakan bahwa TPG diberikan minimal 1 kali gaji pokok. Bahkan, UU Sisdiknas versi Agustus 2022 rencananya akan mencabut tiga undang-undang terkait pendidikan, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

READ ALSO :   PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 48 TAHUN 2022 TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU DI PTN

Penolakan RUU Sisdiknas versi Agustus 2022 terus bermunculan, salah satunya melalui siaran pers PGRI yang berjudul PGRI Minta Kembalikan Ayat tentang TPG dalam RUU Sisdiknas. Isi lengkap siaran pers PGRI adalah sebagai berikut:

Guru dan dosen adalah profesi. Sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan terhadap profesinya, pemerintah memberikan tunjangan profesi guru. Sudah menjadi rahasia umum bahwa masih banyak guru dan dosen, terutama di sekolah atau perguruan tinggi swasta yang belum menerima gaji yang memadai, setidaknya memenuhi upah minimum provinsi/kabupaten/kota. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara jelas diamanatkan bahwa guru dan dosen berhak atas kesejahteraan berupa penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Pemerintah saat ini dalam tahap penyusunan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang menggabungkan tiga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 pada Pendidikan Tinggi. Dalam siaran persnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa RUU Sistem Pendidikan Nasional telah masuk dalam Program Legislasi Nasional 2022.

Sayangnya, dalam RUU Sisdiknas ini, substansi penting tentang penghormatan terhadap profesi guru dan dosen sebagaimana tertuang dalam UU Guru dan Dosen, justru menghilang. Dalam RUU Sistem Pendidikan Nasional versi April 2022 yang beredar luas, Pasal 127 ayat-3 secara jelas menyebutkan pemberian tunjangan profesi bagi guru dan dosen. Namun, dalam draf versi Agustus 2022 yang banyak beredar di dunia pendidikan, pemberian tunjangan profesi guru, tunjangan khusus bagi guru di daerah terpencil, dan tunjangan honorer bagi dosen sebagaimana tertulis pada paragraf 3-10 pasal 127 hilang. . Hanya alinea 1 pasal 127 draf versi April dalam pasal 105 draf versi Agustus 2022 yang disertakan. Jika benar demikian, sangat disayangkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Teknologi, menafikan profesi guru dan dosen.

READ ALSO :   LATIHAN ANBK MA MAK SMA ANBK 2022/2023 (LITERASI DAN NUMERASI)

Berdasarkan hal tersebut di atas, PGRI menyatakan sebagai berikut.

1. Pembahasan RUU Sisdiknas tetap membutuhkan kajian yang komprehensif, dialog terbuka yang melibatkan banyak pemangku kepentingan pendidikan termasuk organisasi profesi PGRI, dan tidak perlu terburu-buru.

2. Guru dan dosen adalah profesi yang dalam melaksanakan tugas profesionalnya berhak atas kesejahteraan berupa penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.

3. Mengembalikan bunyi pasal 127 ayat 1-10 sebagaimana tertulis dalam draft versi April 2022 yang memuat pemberian tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus, tunjangan honorer, dan lain-lain.

4. Pemberian tunjangan profesi guru dan dosen merupakan keharusan bagi pemerintah sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan terhadap profesi guru dan dosen.

5. PGRI akan terus konsisten memperjuangkan hak-hak profesional yang melekat pada diri guru dan dosen.

Demikian pernyataan kami. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kebaikan kepada kita semua.

Link Download RUU Sisdiknas versi Agustus 2022 (di sini)

Link Download Siaran Pers PGRI dengan Judul PGRI Meminta Pengembalian Paragraf TPG dalam RUU Sisdiknas (di sini)

Ini adalah informasi tentang RUU Sisdiknas Versi Agustus 2022 Mendapat Polemik Akibat Penghapusan Tunjangan Profesi Guru. Semoga bermanfaat



Tinggalkan komentar