BENTUK DAN KEDAULATAN NEGARA SESUAI DENGAN UUD 1945

Pengertian Kedaulatan dan Bentuk Kedaulatan Negara Republik Indonesia



Definisi Kedaulatan

Kedaulatan berasal dari kata “sovereign” dalam bahasa Arab yang berarti “kekuasaan atau dinasti yang berkuasa”. Dmasih ada arti kedaulatan dalam bahasa lainn Misalnya;

1)
Istilah kedaulatan dari bahasa Inggris berarti SOUVERIGNITY.
2)
Istilah kedaulatan dalam bahasa Prancis berarti SOUVERAINETE
3)
Istilah kedaulatan dalam bahasa Italia berarti SOVRANTY
4)
Istilah kedaulatan dari bahasa latin berarti SUPERAMUS.

Arti istilah-istilah di atas semuanya memiliki arti “yang tertinggi”. Jadi kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi atau kekuasaan yang tidak berada di bawah kekuasaan tertentu atau kekuasaan tertinggi yang ada dalam suatu negara.

Menurut Jean Bodin (1500 – 1590), ada dua jenis kedaulatan, yaitu:
1.
Kedaulatan internal, yaitu kekuasaan tertinggi dalam negara untuk mengatur fungsinya. Pemerintah berhak mengatur segala kepentingan rakyat melalui berbagai lembaga negara dan instrumen lainnya, tanpa campur tangan negara lain. Kedaulatan ke dalam adalah kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara untuk mengatur dan menjalankan organisasi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut, dan rakyat harus tunduk dan tunduk pada apa yang telah digariskan oleh pemerintah.

2.
Kedaulatan ke luar (external), yaitu kekuasaan tertinggi di dalam negara untuk menjalin hubungan dengan negara lain dan mempertahankan wilayah dari berbagai ancaman eksternal. Negara berhak menjalin hubungan atau kerjasama dengan negara lain untuk kepentingan nasionalnya. Kedaulatan ke luar adalah kedaulatan yang berkaitan dengan kewenangan untuk mengatur pemerintahan dan menjaga keutuhan wilayah suatu negara yang juga harus dihormati oleh negara lain. Implementasi konsep kedaulatan eksternal meliputi hubungan diplomatik, perjanjian antar negara, perdagangan dan hubungan sosial budaya.

Sifat kedaulatan adalah sebagai berikut:
1. Hakikat Kedaulatan Mutlak atau Asli
Artinya tidak berasal atau tidak dilahirkan oleh kekuatan lain. Kekuatan yang berasal dari rakyat adalah asli karena kekuatan itu adalah yang tertinggi. Sedangkan kekuasaan presiden berasal dari kekuasaan rakyat yang memilihnya.

Artinya kekuasaan akan tetap ada selama negara itu berdiri, meskipun pemegang kedaulatan telah berganti. Sifat kedaulatan adalah permanen, artinya meskipun suatu negara melakukan reorganisasi dalam strukturnya, kedaulatan tidak berubah. Pelaksanaannya dapat berubah atau badan yang memegang kedaulatan berubah, tetapi kedaulatan tetap.

Artinya kedaulatan tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Jika pelaksanaannya dibatasi, kedaulatan tidak lagi mencerminkan kekuasaan tertinggi. Hakikat kedaulatan tidak terbatas, artinya meliputi setiap orang dan kelompok di dalam negara tanpa terkecuali.

4. Putaran tunggal atau tidak terbagi.

Artinya kekuasaan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak diserahkan atau dibagikan kepada badan lain. Sifat kedaulatan tidak terbagi, artinya kedaulatan tidak boleh dibagi di antara badan-badan tertentu. Karena dalam hal ini akan ada pluralisme (masyarakat majemuk) dalam kedaulatan.

Ada beberapa teori kedaulatan yang dikemukakan oleh para ahli negara, antara lain sebagai berikut.
1) Teori Kedaulatan Tuhan.
Teori kedaulatan Tuhan mengajarkan bahwa negara dan pemerintahan
menerima kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Menurut teori inisaya, benar-benarsemuanya adat di alam semesta berasal dari Tuhan.
Kedaulatan dalam suatu negara yang dijalankan oleh pemerintah negara bagian juga berasal dari Tuhan. Negara dan pemerintah memiliki kekuasaanberkah dari Tuhan karena tokoh-tokoh negara, secara fitrah, telah ditentukan untuk menjadi pemimpin negara. Mereka bertindak sebagai wakil Tuhan. Raja, misalnya, bertugas memimpin rakyatnya untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, kepemimpinan dan kekuasaan harus dipusatkan di tangan raja.
Teori kedaulatan Tuhan umumnya dipegang oleh raja-raja yang mengaku sebagai keturunan dewa. Misalnya, raja-raja Mesir kuno, Kaisar Jepangng, dan Kaisar Cina. RajsebuahRaja Jawa pada zaman Hindu, juga menganggap dirinya sebagai titisan dewa Wisnu. Pelopor teori kedaulatan Tuhan antara lain Agustinus, Thomas Aquino, dan Friedrich Julius Stahl.
Kekuasaan negara menurut teori ini terletak di tangan raja sebagai perwujudan kehendak Tuhan. Raja adalah bayangansaya Tuhan. Agar negara menjadi kuat, raja harus memiliki kekuasaan yang mutlak dan tidak terbatas. Dalam teori kedaulatan raja, kedudukan raja selalu di atas hukum. Rakyat harus rela menyerahkan hak asasi dan kekuasaan mutlaknya kepada raja.
Para pendiri teori kedaulatan raja antara lain Nicollo Machiavelli, Jean Bodin Thomas Hobbes, dan Hegel. Nicollo Machiavelli mengajarkan bahwa negara yang kuat harus dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kedaulatan tanpa batas atau absolut. Dengan demikian, raja dapat menjalankan cita-cita negara secara penuh. Raja bertanggung jawab hanya kepada dirinya sendiri atau kepada Tuhan.
READ ALSO :   KERJA SAMA DAN BUDAYA GOTONG ROYONG KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN

Raja tidak tunduk pada konstitusi, meskipun disahkan oleh dirinya sendiri. Raja juga tidak bertanggung jawab atas hukum moral yang berasal dari Tuhan, karena raja menjalankan kewajibannya kepada rakyat untuk natau Tuhan.

3) Teori kedaulatan rakyat
Teori kedaulatan rakyat, yaitu teori yang mengatakan bahwa kekuasaan sebuah negara ada di tangan rakyat karena yang benar-benar berdaulat dalam suatu negara adalah rakyat.
Sumber ajaran kedaulatan rakyat adalah ajaran demokrasi yang dirintis sejak zaman Yunani oleh Solon. Istilah demokrasi berasal dari kata Yunani demos (rakyat) dan kratein (aturan) atau kratos (pemerintah). Jadi, demokrasi mengandung pengertian pemerintahan dari rakyat, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk, rakyat.
Rakyat adalah suatu kesatuan yang dibentuk oleh individu-individu melalui kesepakatan-kesepakatan masyarakat. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan haknya untuk kepentingan bersama. Penguasa dipilih dan ditentukan atas dasar kehendak rakyat melalui wakil-wakil yang duduk dalam pemerintahan. Pemerintah yang berkuasa harus mengembalikan hak-hak sipil kepada warganya.”
Pelopor teori kedaulatan rakyat
JJ Rousseau berpendapat bahwa negara dibentuk oleh kehendak sukarela rakyat. Kehendak rakyat untuk membentuk negara disebut kontrak sosial. Rousseau juga berpendapat bahwa negara yang dibentuk melalui kesepakatan rakyat harus menjamin kebebasan dan kesetaraan.


Montesquieu, berpendapat bahwa kehidupan bernegara dapat terstruktur dengan baik, kekuasaan harus dibagi menjadi tiga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
John Locke, berpPendapat bahwa manusia mempunyai hak dasar, yaitu hak untuk hidup, hak untuk merdeka, dan hak untuk memiliki. Selain itu, John juga mengajarkan prinsip-prinsip pembentukan negara sebagai berikut.
sebuah)
Pactum unionis, yaitu kesepakatan antar individu untuk membentuk negara;
b)
Pactum subjectionis, yaitu kesepakatan antara individu dengan negara yang dibentuk. Artinya, individu memberikan mandat kepada negara atau pemerintah sepanjang pemerintahan itu berdasarkan konstitusi atau undang-undang negara.
Di negara yang menganut teori kedaulatan rakyat, terdapat ciri-ciri sebagai berikut.
sebuah)
Adanya lembaga perwakilan rakyat atau dewan perwakilan rakyat sebagai badan atau majelis yang mewakili dan mencerminkan kehendak rakyat,
b)
Untuk mengangkat dan menetapkan anggota majelis, diadakan pemilihan untuk jangka waktu tertentu. Orang-orang yang telah tumbuh dengan bebas dan diam-diam memilih perwakilan atau pihak yang mereka sukai atau percayai.
c)
Kekuasaan atau kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh badan perwakilan rakyat yang bertugas mengawasi pemerintahan.
d)
Komposisi kekuasaan badan atau majelis diatur dalam hukum negara.
4) Teori Kkedaulatan negara
Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi ada pada negara. Sumber atau asal usul kekuatan disebut kedaulatan adalah negara. Negara sebagai institusi kehidupan tertinggi suatu bangsa, dengan sendirinya memiliki kekuatan. Jadi, kekuharapan Negara adalah kedaulatan negara yang muncul bersamaan dengan berdirinya negara.
Teori kedaulatan negara yang bersifat mutlak dan mutlak didasarkan pada pandangan bahwa negara adalah titisan Tuhan. Hegel mengajarkan bahwa negara itu suci karenaena Padahal, negara adalah perwujudan kehendak Tuhan. Negara mewarisi kekuasaan yang berasal dari Tuhan. Berdasarkan teori kedaulatan negara, pemerintah adalah satu-satunya pelaksana kekuasaan negara. Teori ini dianggap sebagaikamuah ajaran paling mutlak dari zaman Plato sampai Hitler-Stalin.
Negaralah yang menciptakan hukum dan negara tidak berkewajiban untuk menaati hukum. Namun, karena negara bersifat abstrak, kekuasaan diserahkan kepada raja atas nama negara. Para pendiri teori kedaulatan negara antara lain Paul Laban, George Jellinek, dan Hegel.
5) Teori negara hukum
Teori negara hukum, yaitu pengertian yang tidak disetujui oleh pengertian kedaulatan negara. Menurut teori negara hukum, kekuasaan tertinggi dalam negara terletak pada hukum. Artinya yang berdaulat adalah lembaga atau orang yang diberi wewenang untuk mengeluarkan perintah atau keluh kesah[lgan yang mengikat semua warga negara. Lembaga yang dimaksud
adalahpemerintah dalam arti luas. Di Indonesia, lembaga itu adalah presiden
bersama para menteri sebagai pembantunya dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Di
Inggris, lembaga itu adalah raja bersama parlemen.
READ ALSO :   LATIHAN ANBK MA MAK SMA ANBK 2022/2023 (LITERASI DAN NUMERASI)

Berdasarkan pemikiran teori ini, hukum membimbing kekuasaan pemerintahan. Yang dimaksud dengan hukum menurut teori ini
ialah hukum yang tertulis (undang-undang dasar negara dan peraturan perundangan
lainnya) dan hukum yang tidak tertulis (convensi). Pelopor teori kedaulatan
hukum, antara lain Immanuel Kant, H. Krable, dan Leon Dubuit.

Sebagaimana telah di uaraikan di atas,
kedaulatan rakyat mengandung arti kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Dengan
demikian makna kedaulatan rakyat adalah 
demokrasi, yang berarti pemerintahan yang kekuasaan tertinggi
terletak/bersumber pada rakyat.
Paham yang menekankan tentang kedaulatan
rakyat berkembang mulai abad XVII – XIX hingga sekarang. Paham ini dipengaruhi
oleh teori ke
daulatan
hukum yang menempatkan
rakyat sebagai obyek sekaligus sebagai subyek dalam negara (demokrasi). Tokoh pengamat paham teori kedaulatan rakyat
adalah John Locke, Thomas Hobbes Montesquieu, dan Jean John Rousseau.
John Locke berpendapat bahwa, negara dibentuk melalui
perjanjian
masyarakat. Sebelum membentuk negara, manusia
hidup sendiri-sendiri dan tidak ada peraturan yang mengikat mereka untuk
memenuhi kebutuhannya kemudian mereka mengadakan suatu perjanjian
membentuknegara. Perjanjian itulah yang disebut dengan perjanjian masyarakat
atau kontrak sosial. Perjanjian masyarakat ada dua, yaitu perjanjian
antarindividu dan perjanjian antarindividu dengan penguasa. Meskipun demikian
rakyat tidak menyerahkan seluruh hak-hak manusia kepada penguasa. Rakyat tetap
mempertahankan hak-hak asasinya seperti hak hidup, hak milik, hak mendapat
kemerdekaan. Penguasa tetap melindungi hak-hak tersebut dan mengaturnya dalam
UUD negara tersebut.
Dalam memahami perjanjian masyarakat terdapat
perbedaan mendasar antara John Locke dan Thomas Hobbes. Jika Thomas Hobbes
hanya menjelaskan satu jenis perjanjian masyar­akat  saja, yaitu pactum
subjectionis, John Locke  menjelaskan  kontrak sosial itu
 dalam   fungsinya yang
rangkap.
Pertama,  individu  dengan individu
lainnya mengadakan suatu perjanjian masyarakat  untuk membentuk
 suatu  masyarakat politik atau negara.  Perjanjian masyarakat ini merupakan
perjanjian tahap pembentukan negara yang dinamakan pactum unionis. Kedua, John
Locke  sekaligus menyatakan, bahwa  suatu  permufakatan
 yang dibuat berdasarkan suara terbanyak dapat dianggap sebagai
 tindakan seluruh masyarakat itu, karena persetujuan individu-individu
untuk  membentuk negara mewajibkan individu-individu lain untuk menaati  negara yang dibentuk dengan suara terbanyak itu.
Negara yang  dibentuk dengan suara terbanyak itu tidak dapat mengambil
hak-hak milik manusia dan hak-hak lainnya yang tidak dapat dilepaskan.
Perjanjian masyarakat tahap kedua ini dinamakan pactum subjectionis.
Menurut John Locke, individu mempunyai hak-hak yang
tidak dapat dilepaskan berupa hak-hak kodrat yang dimiliki individu sebagai
manusia sejak ia  hidup dalam keadaan alamiah. Hak-hak  itu
mendahului adanya kontrak sosial yang dibuat kemudian,  dan karena
itu hak-hak itu tidak dapat dihapuskan dengan adanya kontrak sosial tersebut.
Bahkan,  menurut  John Locke, fungsi
utama  perjanjian  masyarakat ialah untuk  menjamin dan
melindungi  hak-hak  kodrat  tersebut. Dengan demikian ini, John
Locke mengajarkan  negara  yang dalam kekuasaannya dibatasi oleh hak-hak
kodrat yang tidak  dapat dilepaskan  itu.  Hak-hak kodrat
disebut juga sebagai hak asasi manusia. Ajaran  John Locke menghasilkan
negara yang menghormati hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang dasar
atau konstitusi. Negara yang diatur dengan undang-undang dasar disebut
negara  konstitusional.  
Menurut John Locke kekuasaan negara dibagi
dalam tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan l
egislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan federatif yang masing-masing terpisah satu sama lain.
Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat peraturan dan undang-undang.
Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang­undang dan di dalamnya
termasuk kekuasaan mengadili, sedangkan kekuasaan federatif
adalah segala
kekuasaan yang
meliputi segala tindakan untuk menjaga
keamanan negara dalam hubungannya dengan negara lain seperti hubungan luar
negeri (alliansi).
Sama dengan John Locke,  Thomas Hobbes   yanberpendapat bahwa negara
dibentuk melalui perjanjian masyarakat.
Thomas Hobbes  menjelaskan  kontrak
 sosial melalui pemahaman,  bahwa
kehidupan manusia terpisah  dalam dua  zaman, yakni keadaan sebelum
ada negara  (status  naturalis, state  of  nature, keadaan
alamiah) dan keadaan bernegara. Bagi Thomas Hobbes,  keadaan alamiah
 sama  sekali bukan keadaan yang aman sentosa, adil  dan
makmur.  Tetapi sebaliknya, keadaan alamiah itu merupakan suatu keadaan
sosial yang kacau, tanpa hukum yang dibuat manusia secara sukarela dan tanpa
pemerintah, tanpa ikatan-ikatan sosial antarindividu. Dalam keadaan demikian,
hukum dibuat oleh mereka yang fisiknya terkuat sebagaimana keadaan di hutan
belantara. Manusia seakan-akan merupakan binatang dan menjadi mangsa dari
manusia yang secara fisik lebih kuat dari padanya. Keadaan ini dilukiskan dalam
peribahasa Latin, homo homini lupus (manusia saling memangsa satu sama
lain).  Manusia saling bermusuhan, berada
terus-menerus dalam keadaan peperangan yang satu melawan yang lain. Keadaan
semacam ini dikenal sebagai bellum omnium contra omnes (perang antara semua
melawan semua). Bukan perang dalam arti peperangan yang terorganisasi, tetapi
perang dalam arti keadaan bermusuhan yang terus-menerus antara individu dan
individu lainnya.
Keadaan  serupa itu tidak dapat dibiarkan
berlangsung  terus. Manusia dengan akalnya mengerti dan menyadari, bahwa
demi kelanju­tan hidup mereka sendiri, keadaan alamiah itu harus  diakhiri. Hal ini dilakukan dengan cara
mengadakan perjanjian  bersama.
Individu-individu yang tadinya hidup dalam keadaan alamiah berjanji akan
menyerahkan semua hak-hak kodrat yang dimilikinya kepada seseorang atau sebuah
badan.
Bagi Thomas Hobbes  hanya
 terdapat satu  macam  perjanjian,  yakni pactum
 subjectionis  atau perjanjian pemerintahan  dengan  jalan
segenap individu yang berjanji menyerahkan semua hak-hak kodrat mereka yang
dimiliki ketika hidup dalam keadaan alamiah kepada seseorang atau sekelompok
orang yang ditunjuk untuk mengatur kehidupan mereka. Akan tetapi perjanjian
saja belumlah cukup. Orang atau sekelompok orang yang ditunjuk itu harus diberi
pula kekuasaan. Negara harus berkuasa penuh sebagaimana halnya dengan binatang
buas, leviathan, yang dapat menaklukkan segenap binatang buas lainnya. Negara
harus diberi kekuasaan yang mutlak sehingga kekuasaan negara tidak dapat
ditandingi dan disaingi oleh kekuasaan apapun. Di dunia ini tidak ada kekuasaan
yang dapat menandingi dan menyaingi kekuasaan negara.

Dengan  perjanjian  seperti itu
tidaklah  mengherankan  bahwa Thomas Hobbes  mengajarkan negara
yang  mutlak, teristimewa  negara kerajaan yang absolut. Thomas
Hobbes berpendirian, bahwa hanya negara yang berbentuk negara  kerajaan
 yang mutlaklah dapat menjalankan pemerintahan yang baik.

Beberapa puluh tahun kemudian, filsuf Perancis
Montesquieu mengembangkan lebih lanjut pemikiran John Locke tentang tiga.
kekuasaan di atas yang sering kita dengar istilah Trias Politica. Dalam
uraiannya  ia membagi kekuasaan
pemerintahan dalam tiga cabang, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan
eksekutif, kekuasaan yudikatif. Menurut dia kekuasaan itu haruslah
terpisah-pisah satu sama lain, baik mengenai tugas atau fungsi mengenai alat
perlengkapanatau organ yang menyelenggarakannya, terutama adanya kebebasan
badan yudikatif yang ditekankan oleh Montesquieu. Mengapa? Karena di sinilah
letaknya kemerdekaan individu dan hak asasi manusia itu dijamin dan
dipertaruhkan. Kekuasaan legislatif
menurut
Motesquieu adalah kekuasaan untuk m
embuat undang-undang, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan menyelenggarakan undang-undang dan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas penyelenggarakan
undang-undang.
READ ALSO :   PERPRES TENTANG DAFTAR GAJI DASAR PPK MENURUT KLASIFIKASI DAN PERIODE PELAYANAN

Beliau merupakan pengamat teori perjanjian
masyarakat dan dianggap sebagai bapak Teori Kedaulatan Rakyat. Menurutnya,
negara dibentuk. oleh kemauan rakyat secarasukarela. Kemauan rakyat untuk
membentuk negara disebut kontrak sosial. Individu secara sukarela dan bebas
membuat perjanjian untuk membentuk negara berdasarkan kepentingan mereka.
Negara seba’gai organisasi berkewajiban mewujudkan cita-cita atau kemauan
rakyat yang kemudian dituangkan dalam bentuk kontrak sosialyang berupa
konstitusi negara. Rousseau juga menekankan adanya kebebasan dan persamaan.

Tinggalkan komentar