SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA MENURUT UUD 1945

Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945

Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945. Dilihat dari teori negara, pemerintah Indonesia menganut sistem presidensial. Hal ini berdasarkan Pasal 17 UUD 1945 yang berbunyi:

a) Presiden dibantu oleh menteri negara
b.Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
c) Setiap menteri membawahi urusan tertentu dalam pemerintahan

Kunci utama sistem pemerintahan negara Indonesia menurut UUD 1945 adalah sebagai berikut:
sebuah)
Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (rechtsstaat).
Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia berdasarkan hukum (rechtsstaat), bukan berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat).
b)
sistem konstitusional. .
Pemerintahan negara didasarkan pada konstitusi (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

c)
Kekuasaan negara tertinggi ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.

d)
Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara

e)
Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.

f)
Presiden harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk undang-undang (UU) dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu presiden harus bekerja sama dengan dewan, tetapi presiden tidak bertanggung jawab kepada dewan, artinya kedudukan presiden tergantung pada dewan.

g)
Menteri negara adalah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR.

h)
Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri. Menteri ini tidak bertanggung jawab kepada DPR dan posisinya tidak tergantung pada dewan.

saya)
Kekuasaan tak terbatas dari kepala negara

j) Meskipun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, ia bukan seorang “diktator”, artinya kekuasaannya tidak terbatas. Artinya kekuasaan kepala negara dibatasi oleh undang-undang.






READ ALSO :   UUD NRI TAHUN 1945 SEBAGAI DASAR HUKUM TERTULIS NEGARA

Tinggalkan komentar