PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 41 TAHUN 2022 TENTANG JUKLAK DAN JUKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG KURIKULUM

Permendikbudristek Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Juklak dan Juknis  Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum

ainamulyana.blogspot.com Permendikbudristek
Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Juklak dan Juknis 
Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum
,
ditetapkan dengan pertimbangan: a) bahwa 
untuk  menjamin  terwujudnya 
standar  kualitas dan  profesionalitas  jabatan 
serta  untuk  pengembangan karir  Jabatan 
Fungsional  Pengembang  Kurikulum, 
perlu pengaturan  mengenai  petunjuk 
pelaksanaan  dan petunjuk  teknis 
Jabatan  Fungsional  Pengembang Kurikulum; b) bahwa  berdasarkan 
ketentuan  Peraturan  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor  57  Tahun 
2020  tentang  Jabatan 
Fungsional Pengembang  Kurikulum,  Kementerian 
Pendidikan, Kebudayaan, 
Riset,  dan  Teknologi 
sebagai  instansi pembina  mempunyai 
tugas  menyusun  petunjuk pelaksanaan  dan 
petunjuk  teknis  Jabatan 
Fungsional Pengembang Kurikulum; c) 
bahwa  berdasarkan  pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) perlu menetapkan Peraturan  Menteri 
Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,   
dan   Teknologi  tentang 
Petunjuk  Pelaksanaan  dan 
Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum.

 

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 41 Tahun 2022
Tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis  (Juknis) Jabatan Fungsional Pengembang
Kurikulum
, yang dimaksud Pengembangan Kurikulum  adalah proses 
pengembangan seperangkat   
rencana   dan   pengaturan   
mengenai  tujuan,  isi, 
dan  bahan  pelajaran, 
serta  cara  yang digunakan  sebagai 
pedoman  penyelenggaraan  kegiatan pembelajaran  untuk 
mencapai  tujuan  pendidikan tertentu.  Jabatan 
Fungsional  Pengembang  Kurikulum 
adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab,  dan 
wewenang  untuk  melakukan 
kegiatan pengembangan kurikulum. Pejabat 
Fungsional  Pengembang  Kurikulum 
yang selanjutnya  disebut  Pengembang 
Kurikulum  adalah  PNS yang 
diberi  tugas,  tanggung 
jawab,  wewenang,  untuk melakukan kegiatan pengembangan
kurikulum.  

 

Peraturan
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Permendikbudristek Nomor
41 Tahun 2022 Tentang Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) dan Juknis (Petunjuk Teknis)  Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum
mengatur:  a) jenjang 
jabatan,  pangkat,  dan 
golongan  ruang  Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum; b)  Angka 
Kredit  Jabatan  Fungsional 
Pengembang Kurikulum; c) kedudukan dan wilayah kerja Pengembang
Kurikulum; d) tugas pokok dan beban kerja Pengembang Kurikulum; e) pengangkatan  dan 
formasi  Jabatan  Fungsional Pengembang Kurikulum; f) penilaian
prestasi kerja Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum; g) hasil  kerja 
minimal  Jabatan  Fungsional 
Pengembang Kurikulum; h) kenaikan 
pangkat  dan Jabatan  Fungsional 
Pengembang Kurikulum; i) pemberhentian 
dan  pengangkatan  kembali 
dari  dan  ke Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum; j)
uji  kompetensi  Jabatan 
Fungsional  Pengembang Kurikulum; k)
organisasi profesi; dan l) pembinaan dan pengawasan.

READ ALSO :   PERPRES NOMOR 108 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2023

 

Tujuan  diterbitkan Permendikbudristek Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Juklak (Petunjuk
Pelaksanaan) dan Juknis (Petunjuk Teknis) 
Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum
adalah untuk digunakan  sebagai pedoman bagi: a)  Pengembang 
Kurikulum  dalam  menerapkan 
Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum; b) Tim  Penilai 
Jabatan  Fungsional  Pengembang 
Kurikulum dalam  menetapkan  kesamaan 
persepsi  dalam  penilaian Angka Kredit Pengembang Kurikulum;
dan c) pejabat  yang  berwenang 
dalam  membina  dan menentukan karier Pengembang Kurikulum.

 

Jabatan  Fungsional 
Pengembang  Kurikulum  merupakan Jabatan Fungsional kategori
keahlian. Jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum dari jenjang  terendah 
sampai  dengan  jenjang 
tertinggi  terdiri atas: a)  Pengembang Kurikulum Ahli Pertama; b)  Pengembang Kurikulum Ahli Muda; c)  Pengembang Kurikulum Ahli Madya; dan d)  Pengembang Kurikulum Ahli Utama. Pangkat  dan 
golongan  ruang  untuk 
jenjang  Jabatan Fungsional
Pengembang Kurikulum terdiri atas:

a.  Pengembang Kurikulum Ahli Pertama memiliki
pangkat:

1.  Penata Muda, golongan ruang III/a; dan

2.  Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;

b.  Pengembang Kurikulum Ahli Muda memiliki
pangkat:

1.  Penata, golongan ruang III/c; dan

2.  Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;

c.  Pengembang Kurikulum Ahli Madya memiliki
pangkat:

1.  Pembina, golongan ruang IV/a;

2.  Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan

3.  Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c; dan

d.  Pengembang Kurikulum Ahli Utama memiliki
pangkat:

1.  Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan

2.  Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

 

Ditegaskan dalam Permendikbud ristek Nomor 41 Tahun 2022
Tentang Juklak dan Juknis  Jabatan
Fungsional Pengembang Kurikulum
, bahwa Persyaratan Angka Kredit Kumulatif
minimal untuk kenaikan jabatan  atau  pangkat 
setingkat  lebih  tinggi 
bagi  setiap Jabatan  Fungsional 
Pengembang  Kurikulum  dari 
yang terendah sampai dengan yang tertinggi:

a.  Pengembang Kurikulum Ahli Pertama dengan:

1.  pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a
memiliki Angka  Kredit  Kumulatif minimal  50 
(lima  puluh); dan 

2.  pangkat 
Penata  Muda  Tingkat 
I,  golongan  ruang III/b 
memiliki  Angka  Kredit 
Kumulatif  minimal 50 (lima
puluh);

b.  Pengembang Kurikulum Ahli Muda dengan:

1.  pangkat 
Penata,  golongan  ruang 
III/c  memiliki Angka Kredit
Kumulatif minimal 100 (seratus); dan

READ ALSO :   LATIHAN ANBK MA MAK SMA ANBK 2022/2023 (LITERASI DAN NUMERASI)

2.  pangkat 
Penata  Tingkat  I, 
golongan  ruang  III/d memiliki  Angka 
Kredit  Kumulatif minimal  100 (seratus);

c.  Pengembang Kurikulum Ahli Madya dengan:

1.  pangkat 
Pembina,  golongan  ruang 
IV/a  memiliki Angka  Kredit 
Kumulatif minimal 150 
(seratus  lima puluh);

2.  pangkat 
Pembina  Tingkat  I, 
golongan  ruang  IV/b memiliki 
Angka  Kredit  Kumulatif minimal  150 (seratus lima puluh); dan

3.  pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang
IV/c memiliki  Angka  Kredit 
Kumulatif minimal  150 (seratus
lima puluh); dan

d.  Pengembang Kurikulum Ahli Utama dengan:

1.  pangkat 
Pembina  Utama  Madya, 
golongan  ruang IV/d  memiliki 
Angka  Kredit  Kumulatif minimal 200 (dua ratus); dan

2.  pangkat 
Pembina  Utama,  golongan 
ruang  IV/e memiliki  Angka 
Kredit  Kumulatif minimal 200  (dua ratus).

 

Adapun Pejabat  yang 
berwenang  menetapkan  Angka 
Kredit Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum, yaitu: a)  paling 
rendah  pejabat  pimpinan 
tinggi  madya  yang membidangi  kesekretariatan  pada 
Kementerian untuk  Angka  Kredit 
Pengembang  Kurikulum  Ahli Utama; 
b)  pejabat  pimpinan 
tinggi  madya  yang 
membidangi Pengembangan Kurikulum 
pada  Kementerian  untuk Angka 
Kredit  Pengembang  Kurikulum 
Ahli  Madya; dan  c) 
pejabat  pimpinan  tinggi 
pratama  yang  membidangi kesekretariatan  pada 
unit  jabatan  pimpinan 
tinggi madya  yang  membidangi Pengembangan  Kurikulum untuk  Angka 
Kredit  Pengembang  Kurikulum 
Ahli Muda dan Pengembang Kurikulum Ahli Pertama.   Dalam 
menjalankan  kewenangannya,  pejabat 
yang  berwenang menetapkan Angka
Kredit dibantu oleh Tim Penilai untuk penilaian Angka Kredit bagi Pengembang
Kurikulum.

 

Dalam  rangka tertib 
administrasi  dan  pengendalian, pejabat  harus membuat spesimen tanda tangan dan
disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.  Dalam 
hal  terdapat  pergantian 
pejabat  yang  berwenang menetapkan  Angka 
Kredit,  spesimen  tanda 
tangan pejabat  yang  menggantikan 
tetap  harus  dibuat 
dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.  Dalam 
hal  pejabat  yang 
berwenang  menetapkan  Angka Kredit 
berhalangan  sehingga  tidak 
dapat  menetapkan  Angka Kredit sampai dengan batas waktu 3
(tiga) bulan sebelum periode 
kenaikan  pangkat  PNS, 
Angka  Kredit  dapat ditetapkan oleh pejabat lain.  Pejabat 
lain  sebagaimana  dimaksud 
merupakan  pejabat  yang 
mendapat  delegasi  atau 
kuasa dari    pejabat    yang   
berwenang    menetapkan    Angka Kredit  atau 
atasan  pejabat  yang 
berwenang  menetapkan Angka
Kredit.  Keputusan  pejabat 
yang  berwenang  menetapkan 
Angka Kredit tidak dapat diajukan keberatan.

READ ALSO :   PERSESJEN NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN ARKAS

 

Ditegaskan dalam Permendikbudristek Nomor 41 Tahun 2022
Tentang Juklak dan Juknis Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum
bahwa Unsur  kegiatan 
tugas  Jabatan  Fungsional 
Pengembang Kurikulum  yang  dapat 
dinilai  Angka  Kreditnya 
terdiri atas:  a)  perencanaan kurikulum;  b) 
penyusunan kurikulum;  c)  implementasi kurikulum; dan  d) 
evaluasi kurikulum.  Adapun sub-unsur
kegiatan meliputi: 

a.  perencanaan kurikulum, meliputi:

1.  analisis kebutuhan; dan 

2.  penyusunan 
desain  Pengembangan Kurikulum; 

b.  penyusunan kurikulum, meliputi: 

1.  penyusunan dokumen kebijakan kurikulum; 

2.  validasi dokumen kebijakan kurikulum; 

3.  analisis dokumen kebijakan kurikulum; 

4.  perbaikan 
dokumen  kebijakan  kurikulum berdasarkan hasil validasi; dan

5.  penyusunan regulasi kebijakan kurikulum;

c.  implementasi kurikulum, meliputi: 

1.  penyusunan desain implementasi
kurikulum; 

2.  implementasi 
skala  terbatas  (perintisan) kurikulum; dan

3.  memberikan 
bantuan  profesional pengembangan
diversifikasi kurikulum; dan

d.  evaluasi kurikulum, meliputi: 

1.  menyusun 
desain  evaluasi  implementasi kurikulum; 

2.  menyusun 
instrumen  evaluasi  implementasi kurikulum; dan

3.  melaksanakan 
evaluasi  implementasi kurikulum.

 

Ketentuan mengenai
persyaratan jenjang jabatan, rincian kegiatan, format hasil kerja, penilaian
Angka Kredit, dan hasil  kerja  minimal 
Jabatan  Fungsional  Pengembang Kurikulum  setiap 
jenjang sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

 

Selengkapnya silahkan
download dan baca Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan
Teknologi Permendikbud ristek Nomor 41
Tahun 2022
Tentang Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) dan Juknis (Petunjuk
Teknis)  Jabatan Fungsional Pengembang
Kurikulum, melalui salinan dokumen yang tersedia di bawah ini

 



Link download Permendikbudristek Nomor 41 Tahun 2022
Tentang Juklak dan Juknis Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum (DISINI)

 

Demikian informasi tentang Peraturan
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Permendikbudristek Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Juklak dan Juknis Jabatan
Fungsional Pengembang Kurikulum
. Semoga ada manfaatnya, terima kasih. 
(ainamulyana.blogspot.com)




Tinggalkan komentar