PERPRES NOMOR 108 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2023

Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023

ainamulyana.blogspot.com Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023

diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Di Peraturan Presiden atau Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 Dalam hal ini Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023isi Naskah RKP 2023 memuat:

sebuah. Narasi RKP 2023 yang terdiri dari:

1. Bab I meliputi Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang, Tujuan, dan Sistematika;

2. Bab II meliputi Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional yang meliputi Hasil Evaluasi RKP Tahun 2021, Kerangka Ekonomi Makro, Strategi Pembangunan Daerah, dan Strategi Pendanaan Pembangunan;

3. Bab III meliputi Tema dan Sasaran Pembangunan yang memuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dan Instruksi Presiden, Tema, Sasaran, Arah dan Strategi Kebijakan Pembangunan, serta Prioritas Nasional;

4. Bab IV meliputi penjabaran dari 7 (tujuh) Prioritas Nasional dan Pendanaan Prioritas Nasional;

5. Bab V meliputi Tata Tertib Pelaksanaan yang memuat Kerangka Kelembagaan, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Evaluasi dan Pengendalian; dan

6. Bab VI meliputi Penutup.

b. Matriks Pembangunan yang memuat Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas dengan penjabaran sasaran, indikator, sasaran, dan alokasi pendanaannya serta instansi pelaksananya;

c. Matriks Proyek Prioritas Strategis/Proyek Utama yang memuat Proyek Prioritas Strategis/Proyek Utama Prioritas Nasional dan alokasi pendanaannya.

READ ALSO :   PENGUMUMAN KELULUSAN HASIL SELEKSI TAHAP 2 CGP GAYA 7 PROVINSI BANTEN

Ketentuan mengenai Narasi RKP 2023 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. Ketentuan mengenai Matriks Pembangunan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. Sedangkan ketentuan mengenai Matriks Proyek Prioritas Strategis/Proyek Besar tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Dinyatakan dalam Peraturan Presiden atau Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Tahun 2023 bahwa Kerangka Ekonomi Makro mencakup target pertumbuhan ekonomi nasional dan target pertumbuhan ekonomi provinsi. Menteri PPN/Kepala Bappenas menyampaikan target pertumbuhan ekonomi provinsi kepada gubernur dalam rangka mengawal target kerangka ekonomi makro. Proyek Prioritas dijabarkan dalam daftar proyek prioritas yang ditetapkan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas.

RKP Tahun 2023 ini paling sedikit digunakan untuk: a) pedoman bagi pemerintah dalam menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan nota keuangan tahun anggaran 2023; b) pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun RKP Daerah Tahun 2023; c) sebagai dasar kementerian/lembaga dalam memutakhirkan rancangan rencana kerja kementerian/lembaga menjadi rencana kerja kementerian/lembaga; dan d) pedoman kementerian/lembaga dalam menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga.

Dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, kementerian/lembaga menggunakan RKP Tahun 2023 sebagai acuan dalam penyusunan dan pembahasan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga tahun 2023 dengan DPR.

Dalam hal terjadi perubahan alokasi anggaran sesuai dengan hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, menteri/pimpinan lembaga menyampaikan perubahan tersebut kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Pembangunan Nasional. Badan Perencanaan dan Menteri Keuangan untuk pembahasan bersama. Pembahasan sebagaimana dimaksud dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga tahun 2023 sebagai hasil pembahasan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Ralryat dan pemerintah dengan pencapaian target pembangunan dalam RKP 2023. Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan kepada Presiden untuk disetujui.

READ ALSO :   TEMA, LOGO DAN TWIBBON LINK PADA HARI Pramuka ke-61 TAHUN 2022

Dalam hal Presiden menyetujui perubahan alokasi anggaran, menteri/pimpinan lembaga melakukan penyesuaian terhadap rencana kerja kementerian/lembaga dan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan pemutakhiran RKP 2023 berdasarkan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional wajib melaporkan hasil pemutakhiran RKP 2023 kepada Presiden. Hasil pemutakhiran RKP 2023 yang telah dilaporkan kepada Presiden ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Kementerian/Lembaga menyusun laporan triwulanan tentang pelaksanaan rencana program dan kegiatan berdasarkan rencana kerja kementerian/lembaga. Laporan disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah akhir triwulan. Laporan disampaikan melalui sistem pemantauan dan evaluasi berbasis elektronik dan/atau mekanisme pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan tersebut menjadi masukan dalam pelaksanaan rencana kerja kementerian/lembaga tahun berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. laporan tersebut menjadi bahan evaluasi penyusunan rencana kerja kementerian/lembaga tahun depan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Untuk lebih jelasnya, silakan unduh Salinan dan Lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, melalui tautan untuk salinan dokumen yang disediakan di bawah ini.



Tautan unduh Salinan dan Lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 melalui tautan yang disediakan di bawah ini.

Salin tautan unduhan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (DI SINI)

Tautan unduhan lampiran 1 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (DI SINI)

READ ALSO :   NASKAH UUD 1945 SETELAH AMANDEMEN (PERUBAHAN)

Tautan unduhan lampiran 2 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (DI SINI)

Tautan unduhan lampiran 3 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (DI SINI)

Ini adalah informasi tentang Peraturan Presiden atau Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Semoga ada manfaatnya. (https://ainamulyana.blogspot.com/)



Tinggalkan komentar