PERMENAKER NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH BENTUK SUBSIDI UPAH GAJI BAGI PEKERJA

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Tahun 2022 (https://ainamulyana.blogspot.com)

ainamulyana.blogspot.com Peraturan Menteri Tenaga Kerja Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Tahun 2022, diterbitkan dengan pertimbangan: a) bahwa untuk menjaga daya beli pekerja/buruh dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat kenaikan harga, perlu diberikan bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah; b) bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berbentuk Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan pekerja/buruh, sehingga perlu diganti; c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/ Buruh.

teman ainamulyana.blogspot.com, perlu diketahui bahwa Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh bertujuan untuk menjaga daya beli pekerja/buruh dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat kenaikan harga. Dinyatakan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh bahwa Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah diberikan kepada Pekerja/Buruh. Pekerja/Buruh harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk penduduk; b) peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022; dan c) menerima Gaji/Upah paling banyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

READ ALSO :   PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN CALON GURU HAK CIPTA PADA BADAN DAERAH TAHUN 2022

Pemberian Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah dikecualikan bagi PNS atau TNI/Polri. Gaji/Upah adalah Gaji/Upah terakhir yang dilaporkan oleh pengusaha atau pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan dicatat dalam BPJS Ketenagakerjaan. Gaji/upah terakhir yang dilaporkan terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Dalam hal Pekerja/Buruh bekerja di daerah yang upah minimum kabupaten/kota lebih besar dari Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) maka persyaratan Gaji/Upah paling banyak adalah upah minimum kabupaten/kota dibulatkan menjadi seratus ribu penuh. Dalam hal daerah tidak menetapkan upah minimum kabupaten/kota, persyaratan Gaji/Upah paling banyak adalah upah minimum provinsi, dibulatkan menjadi seratus ribu penuh.

Daerah dengan upah minimum kabupaten/kota atau upah minimum provinsi lebih besar dari Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pembulatan upah minimum tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pemberian Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah diprioritaskan bagi Pekerja/Buruh yang belum menerima program kartu prakerja, program keluarga harapan, atau program bantuan produktif usaha mikro pada tahun anggaran berjalan sebelum Bantuan Pemerintah dalam bentuk subsidi Gaji/Upah yang dibagikan.

Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan sekaligus. Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan: a). jumlah Pekerja/Buruh yang memenuhi persyaratan; dan b) ketersediaan pagu anggaran dalam daftar isi pelaksanaan anggaran Kementerian Tenaga Kerja.

Bagaimana Tata Cara Pemberian Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Subsidi Gaji/Upah? Berdasarkan Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh, Data calon penerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah bersumber dari data peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah sesuai dengan persyaratan. Data yang telah diverifikasi dan divalidasi dituangkan dalam bentuk daftar calon penerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah. Daftar calon penerima Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Menteri dengan melampirkan: a) berita acara; dan b) surat pernyataan mengenai kebenaran/kesesuaian data calon penerima Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah yang telah diverifikasi dan disahkan berdasarkan data yang disampaikan oleh pemberi kerja. KPA menetapkan penerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah berdasarkan daftar calon penerima Bantuan Pemerintah. Berdasarkan penetapan penerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah, KPA mengajukan perintah untuk membayar Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah secara langsung kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

READ ALSO :   ALAT PENGAWASAN AKADEMIK KURIKULUM MANDIRI DI TK TK PAUD

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menyalurkan Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah kepada penerima Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah melalui Bank/Pos Penyaluran. Bank/Pos Distribusi terdiri dari : a) PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk; b) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk; c) PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk; d) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk; e.PT. Bank Syariah Indonesia Tbk; dan f) PT. Pos Indonesia (Persero).

Proses penyaluran Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah oleh Bank Penyalur/Pos dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dana dari Bank/Pos Penyalur ke rekening penerima Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah; Proses penyaluran Bantuan Pemerintah dalam bentuk subsidi Gaji/Upah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal masih terdapat sisa dana Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah pada Bank/Pos Penyalur sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana tersebut disetorkan kembali ke kas negara.

Penyaluran Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah oleh Bank/Pos Penyalur dilakukan berdasarkan kesepakatan kerjasama antara KPA dengan Bank/Pos Penyalur. Dalam hal pengusaha atau pemberi kerja tidak memberikan data yang sebenarnya, pengusaha atau pemberi kerja dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal penerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah tidak memenuhi persyaratan dan telah menerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah, penerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah wajib mengembalikan Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah yang telah diterima ke dalam rekening kas negara melalui sistem. penerimaan negara secara elektronik. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis penyaluran Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah diatur oleh Direktur Jenderal.

Untuk lebih jelasnya silahkan download dan baca Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berbentuk Subsidi Gaji-Upah Bagi Pekerja.

READ ALSO :   PERUMUSAN DAN PENGESAHAN UUD NRI TAHUN 1945



Unduh Tautan Permenaker No. 10 Tahun 2022 DI SINI

Demikian informasi tentang Peraturan Menteri Tenaga Kerja Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Subsidi Gaji-Upah Bagi Pekerja. Semoga bermanfaat, terima kasih. (



Tinggalkan komentar