SURAT EDARAN MENPAN NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG MUTASI PEGAWAI DALAM PERPRES NOMOR 50 TAHUN 2022

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Mutasi Pegawai dalam Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perpindahan Pegawai dalam Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pendapatan Aparatur Yang Dipengaruhi Penataan Birokrasi. Pada Sidang Paripurna MPR tanggal 20 Oktober 2019, Presiden Republik Indonesia dalam pidato pelantikannya telah menyampaikan arahan untuk menyederhanakan birokrasi guna mempercepat proses kerja birokrasi agar lebih dinamis dalam pengambilan keputusan dan sebagainya. bahwa penyederhanaan birokrasi dilakukan dengan hati-hati agar dalam pelaksanaannya tidak merugikan pegawai. Aparatur Sipil Negara (ASN) baik dari segi pendapatan maupun dalam karir bersaudara. Untuk menjamin hal tersebut, pada tanggal 4 April 2022, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pendapatan Aparatur Negara Yang Dipengaruhi Tatanan Birokrasi (Perpres Nomor 50 Tahun 2022) untuk mengatur perlindungan dan penghargaan bagi pejabat administrasi yang terkena dampak restrukturisasi. birokrasi. Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 mengatur bahwa Pejabat Tata Usaha Negara yang dialihkan menjadi Pejabat Fungsional diberikan penghasilan yang besarnya tidak mengalami penurunan dibandingkan penghasilan sebelumnya pada saat menduduki Jabatan. Selanjutnya, Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 mengatur ketentuan mengenai jangka waktu pemberian perlindungan terhadap penghasilan pejabat administrasi yang terkena pengaturan birokrasi sampai dengan pejabat yang bersangkutan mendapat kenaikan pangkat atau mutasi pegawai.

Mutasi kepegawaian sesuai dengan arah transformasi pengelolaan SDM Aparatur merupakan bentuk mobilitas talenta yang bertujuan untuk memenuhi penyaluran talenta di Instansi Pemerintah serta sebagai bentuk apresiasi berupa pengayaan jabatan bagi pegawai ASN yang mendapatkan predikat kinerja baik dan sangat baik.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada uraian di atas sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia serta arah kebijakan transformasi pengelolaan SDM Aparatur, perlu dijelaskan lebih lanjut ruang lingkup kepegawaian. mutasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 agar pelaksanaan mutasi pegawai dilakukan atas dasar kebutuhan organisasi atau kebutuhan prioritas nasional dalam rangka penyaluran talenta agar pegawai tetap dapat berjalan tanpa merugikan pejabat administrasi yang adaih ke posisi fungsional karena kebijakan penataan birokrasi. Sehubungan dengan itu, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perpindahan Staf dalam Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pendapatan Aparatur Sipil Negara Yang Dipengaruhi Penataan Birokrasi.

READ ALSO :   UNDUH BUKU PANDUAN PENDAFTARAN GURU DI SSCASN BKN Tahun 2022

Niat diterbitkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Mutasi Pegawai dalam Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pendapatan Aparatur Yang Dipengaruhi Penataan Birokrasi adalah untuk memberikan batasan pemahaman pelaksanaan mutasi pegawai dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pendapatan Pejabat Tata Usaha Negara Yang Dipengaruhi Tatanan Birokrasi.

Tujuan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Mutasi Pegawai dalam Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pendapatan Aparatur Yang Dipengaruhi Penataan Birokrasi adalah: 1) Memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembayaran penghasilan bagi pejabat administrasi yang terkena dampak pengaturan birokrasi; 2) Melaksanakan arahan Presiden Republik Indonesia tentang pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi agar tidak merugikan pegawai ASN baik dari segi pendapatan maupun dalam sister career; 3) Mendorong pemenuhan penyaluran talenta di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Isi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Mutasi Pegawai dalam Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pendapatan Aparatur Yang Dipengaruhi Penataan Birokrasi adalah sebagai berikut

sebuah. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 mengatur bahwa:

1) Pasal 2 ayat (1) : Pejabat administrasi yang dimutasi menjadi pejabat fungsional dalam rangka penataan birokrasi diberikan penghasilan yang besarnya tidak mengalami penurunan dibandingkan penghasilan sebelumnya pada saat menduduki jabatan administratif.

2) Pasal 4; ketentuan mengenai penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berakhir sampai pejabat tata usaha yang dialihkan menjadi pejabat fungsional dalam rangka penataan birokrasi mendapat kenaikan pangkat atau mutasi pegawai.

READ ALSO :   MORA OPEN REGISTRATION FOR ADMISSION OF PAI FACILITY PROPOSAL AT SCHOOL IN 2022, HERE ARE THE INSTRUCTIONS AND SCHEDULE

b. Mutasi pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 terdiri atas:

1) mutasi atas permintaan sendiri dilakukan:

sebuah) dalam satu instansi pusat;

b) dalam satu instansi daerah;

c) antar instansi pusat;

d) antar instansi daerah;

e) antara instansi pusat dan daerah; atau

f) kepada perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2) mutasi atas permintaan sendiri yang dilakukan melalui perpindahan antar jabatan fungsional; dan

3) mutasi yang dilakukan karena pegawai telah memperoleh predikat kinerja buruk atau sangat buruk berdasarkan hasil evaluasi kinerja pegawai sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir.

c. Dalam hal pejabat fungsional sebagai akibat dari penataan birokrasi, pemindahan kepegawaian dilakukan:

1) berdasarkan kebutuhan organisasi/prioritas nasional:

sebuah) dalam satu instansi pusat;

b) dalam satu instansi daerah;

c) antar instansi pusat;

d) antar instansi daerah;

e) antara instansi pusat dan daerah; atau

f) kepada perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2) berdasarkan kebutuhan organisasi prioritas nasional melalui transfer antar jabatan fungsional; dan

3) melalui mekanisme promosi dalam satu level jabatan

pejabat fungsional hasil penataan birokrasi dimaksud tetap diberikan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022.

d. Dalam rangka pelaksanaan mutasi pegawai, pejabat penilai kinerja wajib menyampaikan alasan mutasi pegawai sesuai dengan format pedoman yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

e. Simulasi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

f. Instansi Pemerintah melakukan pengkinian data dan informasi pejabat fungsional hasil reorganisasi birokrasi penerima mutasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c pada aplikasi kepegawaian yang berlaku secara nasional.

READ ALSO :   CARA MENGINPUT PERUBAHAN RKAS PADA APLIKASI ARKAS VERSI 3.0 DAN ARKAS VERSI 4.0

Selengkapnya silakan unduh dan baca Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perpindahan Pegawai dalam Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pendapatan Aparatur Sipil Negara Yang Dipengaruhi Penataan Birokrasi.



Tautan unduhan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2022

Ini adalah informasi tentang Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perpindahan Pegawai dalam Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pendapatan Aparatur Sipil Negara Yang Dipengaruhi Penataan Birokrasi. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih




Tinggalkan komentar